Dua Atlit Pertina Palas Sabet Juara di Kejurda

Dua Atlit Pertina Palas Sabet Juara di Kejurda

Dua Atlit berprestasi Pertina Kabupaten Padang Lawas (Palas) kembali toreh prestasi membanggakan sabet juara pada Kejurda Di Medan. Ketua Pertina Palas M. Syarif Nasution sepulangnya dari Medan disambut Ketua DPD IPK Palas Syafran Oloan Nasution mengaku, hanya tiga kelas yang diikuti atlit Palas. untuk kelas 71 kg, kelas 64 kg Youth, dan 46 kg Youth. Sedang kelas 81 kg tidak ada dipertandingkan. “Alhamdulillah hanya dua yang kita dapat, Alpian Koto di kelas 46 kg meraih perunggu, dan Dosi Swandi Hasibuan di kelas 64 kg raih perak,” jelas Syarif didampingi pelatih Mawardi Panggabean, Senin (5/8).

Torehan prestasi ini turut disambut hangat ketua DPD IPK Palas Syafran Oloan Nasution. Bahkan untuk memupuk para atlit, dalam waktu dekat, sasana tinju yang dimotori IPK Palas akan dibangun. “Ini merupakan bakat yang harus kita pupuk, kita upayakan akan membangun sasana tinju untuk tempat latihan para atlit ke depan,” kata Syafran didampingi ketua KNPI yang baru ini terpilih Kadir Nasution. tentunya Pertina diharapkan dapat lebih melahirkan atlit – atlit berprestasi. dan ini juga harus didukung penuh Bupati H. Ali Sutan Harahap (TSO). “Hal seperti harus didukung Bupati, karena ini juga bagian dari pengembangan bakat,” tukas Syafran. “Mudah – mudahan atlit asuhan Pertina Palas meraih prestasi diberbagai event kejuaraan baik tingkat daerah sampai nasional,” ujar Ketua Pertina Palas M. Syarif Nasution didampingi Sekretaris M. Amin Husein Parinduri, S.H.

Kepedulian Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi

Kepedulian Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi terhadap persoalan warga Sumut yang mengungsi akibat bencana sosial di Wamena, Papua, mendapat apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari penggalangan dana, memberikan bantuan, hingga memfasilitasi pengungsi yang pulang ke Sumut dan yang kembali ke Wamena.

Apresiasi itu antara lain disampaikan Ketua Karang Taruna Sumut Dedi Dermawan Milaya. “Kepedulian Gubernur terhadap warga Sumut yang mengungsi di Papua, patut diapresiasi,” kata Dedi Dermawan Milaya, Jumat (11/10), di Kota Medan.

Sebagai mantan tentara, kata Dedi, Gubernur Edy Rahmayadi tidak gegabah menyikapi persoalan pengungsi di Wamena. Gubernur terlebih mengumpulkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk meminta masukan dan saran, tentang langkah apa yang tepat untuk dilakukan. Juga mengumpulkan para pejabat, pengusaha dan tokoh masyarakat guna penggalangan dana bantuan untuk warga Sumut di Wamena.

“Pak Edy juga membentuk dan mengirim tim langsung ke Wamena, guna mengumpulkan informasi tentang kondisi sebenarnya yang terjadi Papua, karena informasi yang beredar tentang itu masih simpang siur. Setelah mendapatkan kepastian tentang keberadaan warga Sumut yang menjadi korban dan mengungsi, segera dikirim bantuan makanan dan kebutuhan lainnya. Jadi benar-benar terencana, ini yang kita kagum dari Pak Edy,” ungkapnya.

Selain itu, kata Dedi, untuk memudahkan proses evakuasi dan pemulangan pengungsi ke Sumut ataupun kembali ke Wamena, Gubernur terus berkoordinasi dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Temasuk dengan TNI/Polri di Papua, Kemensos, Kenterian PU, BNPB dan berbagai pihak lainnya.

“Sehingga pemulangan warga ke Sumut dapat dilakukan segera. Ada yang menggunakan angkutan bus umum dari Surabaya dan Tanjung Priok ke Medan. Ada yang menggunakan pesawat Herculer milik TNI dari Jayapura ke Wamena. Juga akan ada lagi yang naik kapal laut dari Jayapura ke Belawan,” ujarnya.

Diketahui, Gubernur Edy Rahmayadi segera melakukan penggalangan dana, setelah mendengar adanya warga Sumut yang menjadi korban bencana sosial di Wamena. Juga membentuk dan mengirim Tim Sumut Peduli Wamena ke Papua, untuk mendata, memberikan bantuan di pengungsian, hingga memfasilitasi pemulangan warga ke Sumut.

Rabu (9/10) lalu, sebanyak 36 warga Sumut yang pulang dari Wamena tiba di Kota Medan. Mereka disambut dan dijamu makan langsung oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, di Aula Raja Inal Siregar, Lantai 2, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30, Medan.

Kamis (10/10), Tim Pemprov Sumut juga memulangkan 44 orang pengungsi asal Sumut di Jayapura kembali ke Wamena, seiring mulai kondusifnya Wamena pasca bencana sosial yang terjadi beberapa waktu lalu. Mereka diberangkatkan melalui Bandara Sentani dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU, Kamis (10/10).

Rencananya, Jumat (11/10), Tim Pemprov Sumut akan memfasilitasi sedikitnya 250 orang pengungsi asal Sumut yang ingin pulang ke Sumut. Pemulangan tersebut, dilakukan lewat jalur laut menggunakan kapal menuju Pelabuhan Belawan.

Selain itu, Tim Pemprov Sumut juga memberikan bantuan warga selama berada di posko-posko pengungsian. BPBD Sumut mencatat, jumlah warga Sumut korban kerusuhan Wamena berjumlah 651 orang. Selain dipulangkan ke Sumut, sebagian warga ada yang mengungsi/eksodus secara mandiri ke provinsi lain. Warga yang masih berada di pengungsian di pastikan dalam kondisi baik dengan persediaan makanan yang cukup.**

 

(Humas Provsu)-(Riva)

Cintailah Laut

Cintailah Laut

Siaran Pers

Pesan Menko Luhut Pada Generasi Muda: Cintailah Laut

Jakarta–Sesuai Surat Keputusan Presiden Nomor 249 tahun 1963 mengenai Hari Maritim, tanggal 23 September diperingati sebagai Hari Maritim Nasional.
Semangat Presiden Soekarno untuk menjadikan Indonesia kembali berjaya sebagai negara maritim telah mengilhami Presiden Joko Widodo. “Kita telah lama memunggungi samudera, laut, selat, dan teluk. Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani. Menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia,” ujar Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pertamanya pada tahun 2014 di Gedung DPR/MPR.

Dan, untuk menyambut Hari Maritim Nasional, Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan di sela-sela kunjungan kerjanya keluar negeri pada Hari Minggu (22-9-2019) meminta kepada generasi muda untuk lebih peduli pada kelangsungan laut. “Cintailah laut, jangan belakangi laut,” ujarnya.
Lebih jauh, sebagai kementerian koordinator sebuah kementerian yang diamanati oleh Presiden untuk mewujudkan visi kemaritiman Indonesia, Menko Luhut mengungkapkan bahwa banyak program kerja sektor kemaritiman yang telah dikerjakan oleh pemerintah selama lima tahun.

“Program kemaritiman kita semua sudah dijalankan seperti tol road, seaport ,” jelasnya. Namun sebagai refleksi, Menko Luhut mengatakan bahwa ada program prioritas kemaritiman yang hingga kini sedang terus diperbaiki karena dampaknya menyentuh masyarakat secara langsung. “Tapi yang saya belum puas adalah program tol laut. Karena menurut hemat saya belum seperti yang kita harapkan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Menko Luhut menambahkan bahwa program tol laut yang tujuannya adalah untuk mengurangi disparitas harga bahan pokok dan penting di Pulau Jawa atau Indonesia bagian barat dengan pulau-pulau yang lain di wilayag Indonesia bagian timur menggunakan subsidi pemerintah. “Program ini awalnya yang mengoperatori baru satu orang, memang sekarang kita mau bikin dua atau tigalah sehingga ada yang mengkompetitori,” kata Menko Luhut.

Dengan dominasi satu operator, dia menilai bahwa disparitas harga masih belum terlalu signifikan perbedaannya. “Tujuannya kan untuk meminta keseimbangan harga di Pulau Jawa dan di sebelah timur khususnya. Nah itu saya lihat belum terlalu signifikan bedanya. Jadi kita harapkan, awalnya iya kelihatan signifikan bedanya tapi karena yang mengoperatori hanya 1 orang waktu itu kelihatan malah dia jadi monopoli. Nah itu kan ndak boleh. Prinsip pemerintah, ngga boleh ada yang memonopoli, kecuali yang memang betul-betul itu untuk haknya rakyat,” kata Menko Luhut.
Namun demikian, Menko Luhut mengungkapkan bahwa ada banyak program kemaritiman yang telah berjalan sesuai dengan target pemerintah. “Yang sudah on the right track adalah seaport kita. Mengenai perbatasan-perbatasan kita saya kira juga sudah on the right track. Jadi perundingan-perundingan perbatasan, misalnya dengan Singapura dengan nanti selesainya FIR (Flight Information Region) dan DCA (Defence Cooperation Agreement) ini maka perundingan perbatasan juga selesai,” sebutnya.

Selain program-program kerja yang telah disebutkan oleh Menko Luhut ada beberapa program lain yang dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kedeputian Bidang Koordinasi SDA dan Jasa, Kedeputian Bidang Koordinasi Infrastruktur, dan Kedeputian Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim. Program tersebut antara lain verifikasi dan submisi nama pulau dan rupa bumi ke PBB melalui United Nations Groups of Experts on Geographical Names (UNGEGN).

Pada tahun 2017, jumlah pulau yang disubmisi ke UNGEGN 16.056 pulau. Pada Mei 2019, 16.671 pulau telah diverifikasi ke PBB saat 1st session UNGEGN 2019.

Kemudian, pada tahun 2018, Kemenko Bidang Kemaritiman menginisiasi terbentuknya Forum Archipelagic and Island States (AIS) yang beranggotakan 21 negara di Asia Pasifik. Pemerintah kucurkan pendanaan sebesar 2,8 milyar rupiah pada akhir September 2019 untuk pembentukan sekretariat AIS dan pendanaan kegiatan awal.
Selain itu, Kemenko Bidang Kemaritiman juga menginisiasi terbentuknya Tropical Seaweed Innovation Network (TSIN). TSIN adalah Jejaring virtual networking berbasis web. Tujuannya, untuk hilirisasi produk turunan rumput laut bersama dengan para penemu dan berbagai pemangku kepentingan.

Tak hanya itu, Kemenko Bidang Kemaritiman juga melakukan koordinasi pada ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi dan kebijakan penentuan harga garam, kebijakan program kendaraan bermotor listrik, percepatan penanganan pencemaran Sungai Citarum, serta penanaman kurikulum kemaritiman.
Program-program kerja tersebut dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2015 tentang Kemenko Bidang Kemaritiman yang mengkoordinasikan empat kementerian di bawahnya, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sementara itu, untuk memberikan acuan mengenai program kemaritiman kepada seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, Kemenko Bidang Kemaritiman telah menerbitkan buku putih poros maritim dunia dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017. Aturan tersebut berisi tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI).

Biro Perencanaan dan Informasi
Kemenko Bidang Kemaritiman